PSG Siap Terapkan Peraturan Finansial Baru dari UEFA


UEFA akan segera menerapkan peraturan finansial baru. Financial Sustainability Regulations (FSR) akan menjadi pengganti dari Financial Fair Play (FFP). Terdapat perubahan fundamental dari penerapan peraturan ini yang diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan.
Peraturan ini memberi batas pengeluaran sebesar 70% dari pendapatan klub dalam satu musim. Terdapat rencana untuk memberi periode adaptasi untuk tiga tahun mendatang sebelum menerapkan peraturan ini secara penuh. Aleksander Ceferin selaku Presiden UEFA sudah berusaha membuat proposal peraturan ini dalam beberapa tahun terakhir.
Rencana ini mendapatkan dukungan dari Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi. Al-Khelaifi menegaskan bahwa peraturan ini sudah direncanakan sebelum ia menjadi Presiden ECA (Asosiasi Klub Eropa). Walau demikian, suara PSG sebagai satu klub tidak sebanding dengan 246 klub yang ada di asosiasi tersebut.
? | Nasser Al-Khelaifi pour @BBCSport :
— Canal Supporters (@CanalSupporters) March 31, 2022
« Notre investissement au PSG n'aide pas qu’un seul club. Imaginez que le #PSG ne soit pas en L1.
Où la ligue trouverait-elle un fonds d'investissement pour investir 1,5 milliard d’€, qui va aux petits clubs pour investir ?! » pic.twitter.com/M8zDbcQmUt
“Proses ini sudah dimulai lama sebelum saya menjadi Presiden ECA. Selain itu, ECA adalah kepemimpinan kolektif. Keputusan yang diambil bersifat transparan dan dibicarakan secara terbuka. Walau saya menjabat sebagai Presiden, dan mewakili satu klub, suara satu klub tidak sebanding dengan 246 klub lainnya.”
“Banyak yang membuat asumsi yang sesuai dengan pola pikir yang sudah mereka tetapkan. Sebagai seorang Presiden klub, apabila ada rencana untuk menerapkan batasan gaji pemain, saya akan langsung menyepakatinya,” tegas Al-Khelaifi dalam wawancara kepada BBC.
Pengeluaran dan investasi QSI (lembaga investasi olahraga dari Qatar) terhadap PSG sudah sering mendapat sorotan tinggi. Les Parisien dipandang mendapat keuntugan yang signifikan dari investasi ini, mengingat mereka dimiliki oleh lembaga yang berkaitan dengan pemerintahan sebuah negara.